SERANG – Polemik dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Camat Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, terus menjadi sorotan publik dan kalangan aktivis.
Isu tersebut mencuat setelah beredar informasi mengenai pejabat kecamatan yang disebut datang ke sebuah perusahaan menggunakan seragam dinas dan kendaraan pelat merah, untuk mengambil beberapa material cat yang diduga diperuntukkan untuk kepentingan kantor kecamatan.
Informasi itu sebelumnya disampaikan salah seorang petugas keamanan perusahaan PT Sinar Global Teknologi yang mengaku melihat langsung kedatangan pejabat kecamatan tersebut di perusahaan nya.
Menanggapi hal itu, Camat Jawilan, Usman, membantah telah meminta barang kepada pihak perusahaan. Ia menegaskan barang tersebut diberikan langsung oleh perusahaan tanpa adanya permintaan dari dirinya.
“Silakan saja diberitakan. Yang jelas saya dikasih, bukan meminta. Tidak ada permintaan atau coret-coretan. Kecuali saya memakai uang negara atau korupsi, itu baru,” ujar Usman saat dikonfirmasi awak media. Senin 18/5/2026.
Meski demikian, pernyataan tersebut justru memicu perhatian publik. Sejumlah pihak menilai persoalan tersebut bukan semata soal meminta atau diberi barang, melainkan berkaitan dengan etika pejabat publik saat berhubungan dengan perusahaan menggunakan atribut serta fasilitas negara, apalagi tidak ada konteks urusan kedinasan.
Aktivis Kabupaten Serang, Enaday Hidayat, menilai pejabat publik seharusnya menjaga sikap dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal ember atau material. Yang menjadi perhatian adalah etika pejabat publik. Ketika seorang pejabat datang menggunakan seragam dinas dan kendaraan pelat merah lalu menerima barang dari perusahaan, tentu dapat memunculkan berbagai penilaian di masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta Inspektorat maupun instansi BKPSDM untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
“Pejabat publik harus memahami batas etika dalam menjalankan tugas. Jangan sampai penggunaan jabatan dan fasilitas negara menimbulkan dugaan adanya hubungan yang tidak sehat dengan pihak perusahaan,” tambahnya.