JAKARTA – Presidium Konstitusi mendorong rekonstruksi sistem bernegara Indonesia melalui pengembalian naskah asli Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tertanggal 18 Agustus 1945 yang disempurnakan melalui mekanisme addendum. Gagasan tersebut dinilai penting untuk memperkuat konstitusi sekaligus menjawab berbagai persoalan kebangsaan setelah perubahan UUD 1945 pada 1999–2002.

Gagasan itu menjadi pokok pembahasan dalam kegiatan Pra Kongres Bangsa Indonesia yang diselenggarakan Presidium Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Nasional (UNAS), di Kampus UNAS Menara 1–2, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Mengangkat tema “Rekonstruksi dan Resolusi Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945 yang Disempurnakan melalui Addendum”, forum tersebut menghadirkan Sekretaris Jenderal Presidium Konstitusi sekaligus Steering Committee (SC) Kongres Bangsa Indonesia, Dr. Ichsanuddin Noorsy; Associate Professor UNAS, Dr. TB. Massa Dja’far; serta Ketua Organizing Committee (OC), Dr. H.M. Hatta Taliwang.

Ketua OC Hatta Taliwang menegaskan, Pra Kongres Bangsa Indonesia bukan sekadar forum akademik, melainkan bagian dari persiapan menuju Kongres Bangsa Indonesia yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang untuk memaparkan berbagai materi dan gagasan yang nantinya akan dirumuskan menjadi keputusan kongres, termasuk Maklumat Kongres yang rencananya disampaikan kepada Presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara.

“Melalui pra kongres ini kami memaparkan materi yang akan menjadi keputusan dalam kongres mendatang. Termasuk di dalamnya Maklumat Kongres yang akan disampaikan kepada Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara,” ujar Hatta dalam sambutannya.

Bedah Sembilan Ancaman Akibat Perubahan UUD 1945

Dalam forum tersebut, Sekjen Presidium Konstitusi Ichsanuddin Noorsy memaparkan sembilan sektor yang menurut kajian Presidium Konstitusi menghadapi persoalan serius sebagai dampak perubahan UUD 1945 pada periode 1999–2002.

Kesembilan sektor tersebut meliputi hukum dan pemerintahan, moneter dan fiskal, industri dan perdagangan, sumber daya alam dan sumber daya buatan, informasi dan digitalisasi, pertahanan dan keamanan, lingkungan, perempuan, serta agama dan kebudayaan.

Noorsy menjelaskan, pembahasan dilakukan menggunakan tiga pendekatan analisis, yakni perspektif fundamental, struktural, dan fungsional. Ketiganya digunakan untuk mengidentifikasi persoalan mendasar sekaligus merumuskan langkah rekonstruksi dan resolusi sistem bernegara.

“Kami membedah dengan menggunakan tiga pisau analisis, yakni analisis dalam perspektif fundamental, struktural, dan fungsional. Dari tiga persoalan tersebut, kami menawarkan rekonstruksi dan resolusinya,” ungkap Noorsy.

Ia menjelaskan, solusi yang ditawarkan adalah menerapkan kembali sistem bernegara sesuai konstitusi 18 Agustus 1945 sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, dengan tetap membuka ruang penyempurnaan melalui mekanisme addendum.

“Untuk memastikan bahwa UUD 1945 lebih sempurna, tetap kita lakukan amandemen, tetapi dengan addendum. Bukan mengubah sistem bernegara, seperti yang dilakukan MPR pada tahun 1999–2002,” tegasnya.

Siapkan Materi Addendum untuk 37 Pasal

Dalam Pra Kongres tersebut, Presidium Konstitusi yang didirikan oleh almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga memaparkan persiapan materi addendum terhadap 37 pasal dalam naskah asli UUD 1945.

Noorsy menyebut, materi tersebut merupakan upaya penyempurnaan dan penguatan konstitusi agar tidak membuka celah penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Orde Baru.

“Materi addendum tersebut adalah upaya penyempurnaan dan penguatan terhadap konstitusi kita agar tidak memiliki celah untuk dibajak, seperti yang terjadi di era Orde Baru,” ujarnya.

Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah penegasan dan penyempurnaan tugas pokok serta fungsi aparat pertahanan, keamanan, dan penegak hukum.

Pembahasan tersebut mencakup kelembagaan TNI, Polri, Kejaksaan, hingga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Menurut Noorsy, kejelasan kewenangan setiap institusi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih tugas maupun perluasan kewenangan yang tidak proporsional.

“Kami membahas addendum terkait TNI, Polisi, Jaksa dan penyidik pegawai negeri sipil. Sehingga tupoksinya menjadi jelas dan tidak masuk dalam grey area. Apalagi membuka peluang kewenangan yang terlampau luas di satu institusi,” katanya.

Ia mencontohkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 hasil perubahan yang berlaku saat ini. Menurut pandangan Presidium Konstitusi, ketentuan tersebut dinilai belum memberikan batasan kewenangan Polri secara limitatif pada tingkat konstitusi.

Kondisi itu, menurut Noorsy, berpotensi menimbulkan perluasan kewenangan kepolisian dalam berbagai spektrum penegakan hukum, mulai dari pidana umum, pidana khusus, hingga persoalan administratif.

Karena itu, Presidium Konstitusi memandang perlu adanya pengaturan kewenangan yang lebih tegas agar tidak terjadi pemusatan kewenangan pada satu institusi.

“Jadi pada prinsipnya, pikiran dan rumusan sistem bernegara para pendiri bangsa kita wujudkan. Tetapi kita perkuat dan sempurnakan, agar sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tetap menempatkan kedaulatan rakyat sebagai tujuan akhir,” tutur Noorsy.

Pra Kongres Ditutup dengan Tujuh Poin Pernyataan Politik

Kegiatan Pra Kongres Bangsa Indonesia turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya MS Kaban, Mayjen TNI (Purn) Sunarko, Ahmad Yani, Kyai Sukry Fadholy, Prof. Dr. Rohmat Wahab, Sayuti Ashari, Marsekal Pertama Bastari, dan Kyai H. Muchsin Alatas, serta puluhan peserta lainnya.

Forum tersebut ditutup dengan pembacaan tujuh poin pernyataan politik oleh Sekretaris Jenderal Presidium Konstitusi, Ichsanuddin Noorsy. Pernyataan itu diawali dengan pesan kebangsaan, “Di saat keniscayaan disintegrasi, jadilah negarawan.”

Adapun tujuh poin pernyataan politik tersebut meliputi:

Pertama, angka-angka keberhasilan pembangunan nasional selama hampir tiga generasi dinilai belum sepenuhnya merujuk pada harapan yang terkandung dalam mandat konstitusi maupun kenyataan yang dihadapi masyarakat.

Kedua, merebaknya ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat dinilai menjadi bukti kerentanan modal sosial dan modal politik bangsa. Presidium juga menyoroti fenomena surplus politisi dan defisit negarawan, sehingga menilai kursi Wakil Presiden layak diisi oleh sosok negarawan.

Ketiga, bangsa dinilai mengalami keterbelahan yang berjalan beriringan dengan kondisi partai politik yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi amanat konstitusi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya komitmen sebagian pemimpin terhadap kepentingan publik.

Keempat, nilai dan semangat perjuangan para pendiri republik serta Pancasila dinilai telah mengalami pengkhianatan.

Kelima, Presidium Konstitusi menyatakan telah terjadi kebuntuan konstitusi dan peradaban yang membutuhkan penyelesaian melalui rekonstruksi sistem bernegara.

Keenam, Presidium menyerukan kepada bangsa Indonesia dan Partai Gerindra untuk menilai kondisi bangsa secara jujur serta mendukung Presiden Prabowo Subianto memimpin revolusi untuk kembali kepada UUD 1945 yang asli, sesuai nilai dan semangat perjuangan para pendiri republik. Langkah tersebut ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Ketujuh, seluruh elemen bangsa diajak merekonstruksi dan meresolusi UUD 1945 serta merevitalisasi Pancasila. Presidium memperingatkan bahwa tanpa langkah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dinilai berisiko menghadapi disintegrasi, atau setidaknya ketimpangan sosial, ekonomi, dan wilayah yang terus berlanjut.

Melalui Pra Kongres ini, Presidium Konstitusi berharap gagasan rekonstruksi sistem bernegara dapat menjadi bahan pembahasan nasional dan mendorong lahirnya kesepakatan kebangsaan dalam Kongres Bangsa Indonesia mendatang.