Jakarta — Menteri Koperasi Ferry Juliantono meluruskan kesalahpahaman yang menyebut alokasi Rp103 miliar sebagai “anggaran khusus podcast” Kementerian Koperasi. Angka tersebut, kata dia, adalah anggaran komunikasi publik secara menyeluruh, bukan hanya untuk satu jenis konten.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027, Selasa (1/9/2026).
❌ Rp103 Miliar Bukan Hanya untuk Podcast
Menkop Ferry menjelaskan bahwa menyebut angka tersebut sebagai “anggaran podcast” sangat menyempitkan makna alokasi yang sebenarnya:
“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian.”
Jadi yang benar:
- ✅ Rp103 miliar = anggaran seluruh fungsi komunikasi publik & dukungan tugas kementerian
- ✅ Podcast = salah satu saluran penyampaian informasi, bukan tujuan anggaran
- ❌ Bukan berarti seluruh dana Rp103 miliar dipakai untuk membuat podcast
📢 Komunikasi Publik Adalah Bagian Tugas Negara
Ferry menegaskan bahwa menyampaikan kebijakan agar dipahami masyarakat memerlukan pengelolaan yang profesional — bukan sekadar hal tambahan:
“Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan.”
Sasarannya jelas: memastikan program koperasi — termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) — diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
“Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal.”
📑 Kemenkop Juga Minta Tambahan Anggaran untuk Pembinaan Koperasi
Dalam rapat yang sama, Kementerian Koperasi mengajukan tambahan anggaran TA 2027 untuk:
- ✅ Penguatan SDM kementerian
- ✅ Pendidikan & pembinaan koperasi
- ✅ Pendampingan koperasi
- ✅ Pengawasan koperasi eksisting maupun KDKMP
“Kami mengajukan tambahan anggaran karena Kementerian Koperasi punya tanggung jawab melakukan monitoring dan pembinaan terhadap koperasi eksisting dan KDKMP.”
⚖️ DPR: Anggaran Harus Tepat Sasaran & Berbasis Kinerja
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, mengapresiasi sekaligus mengingatkan agar setiap rupiah benar-benar bermuara pada penguatan koperasi:
“Koperasi, termasuk KDKMP, harus memiliki manajemen dan tata kelola yang sehat sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.”
📌 Inti Penjelasan Menkop
Tabel
Yang Dikira Publik Fakta Sebenarnya
Rp103 Miliar = anggaran podcast Rp103 Miliar = seluruh anggaran komunikasi publik & dukungan tugas kementerian
Podcast = program utama Podcast = salah satu saluran penyampaian informasi
Dana besar untuk konten semata Juga mencakup humas, dokumentasi, TI, infrastruktur, tata usaha, dll
Anggaran tanpa tujuan jelas Tepat sasaran: memperluas jangkauan informasi program koperasi ke masyarakat
Ferry menutup dengan menegaskan komitmen akuntabilitas: setiap rupiah anggaran negara akan digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
