SERANG — Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandi melantik dan mengambil sumpah 37 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pelantikan berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Jumat (13/2/2026).
Dalam sambutannya, Deden menegaskan para pejabat yang dilantik harus mampu meningkatkan motivasi kerja, memberikan pelayanan maksimal, serta bersikap adaptif dan inovatif guna mendukung visi-misi pembangunan daerah.
“Harus lebih termotivasi lagi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berbagai program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang harus diwujudkan melalui komitmen aparatur dalam menjalankan tugas sesuai regulasi.
Menurutnya, selain program rutin, sejumlah program prioritas juga membutuhkan inovasi agar dapat berjalan efektif, terutama di tengah tantangan fiskal yang saat ini dirasakan hampir seluruh daerah.
Deden mencontohkan pelaksanaan program sekolah gratis yang tetap dijalankan sebagai upaya pemerataan pendidikan meski kondisi keuangan daerah cukup menantang.
“Evaluasi kinerja terus dilakukan, baik terhadap pejabat fungsional maupun struktural, agar program prioritas pemerintah daerah bisa tercapai,” tegasnya.
Di lokasi yang sama, Kepala BKD Provinsi Banten Ai Dewi Suzana menjelaskan seluruh pejabat fungsional yang dilantik telah melalui uji kompetensi sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).
Uji kompetensi tersebut meliputi kemampuan analisis SDM, pengujian mutu, hingga pengawasan sesuai bidang kerja masing-masing.
Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari 9 pranata komputer, 9 analis SDM aparatur, 3 pengelola pengadaan barang dan jasa, 3 pengawas perdagangan, 2 analis perdagangan, 6 penguji mutu barang, 2 pengendali dampak lingkungan, serta 3 pengawas lingkungan hidup.
Para pejabat tersebut berasal dari berbagai perangkat daerah, di antaranya dinas teknis, biro di lingkungan sekretariat daerah, hingga perangkat pengelola pendapatan daerah.
Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik di wilayah Banten sekaligus mendorong aparatur semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
