LEBAK – Setelah puluhan tahun bergelut dengan jaringan irigasi yang rusak, petani di Kabupaten Lebak, Banten, akhirnya mulai merasakan manfaat pembangunan infrastruktur pengairan yang digencarkan pemerintah. Melalui implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan, akses air ke lahan pertanian kini semakin baik.
Perubahan tersebut lahir dari sinergi pendanaan pemerintah pusat melalui APBN dan Pemerintah Provinsi Banten melalui APBD. Kolaborasi itu menghadirkan harapan baru bagi ribuan petani di salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Banten.
Kabupaten Lebak selama ini dikenal sebagai sentra produksi padi yang menopang ketahanan pangan daerah. Karena itu, pemerintah menempatkan wilayah tersebut sebagai salah satu prioritas rehabilitasi jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air bagi ribuan hektare sawah sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, Pemprov Banten terus memperkuat pembangunan infrastruktur pertanian melalui dukungan APBD yang disinergikan dengan pembiayaan APBN. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci percepatan rehabilitasi jaringan irigasi di berbagai daerah.
“Komitmen Pemprov Banten melalui arahan Pak Gubernur Andra Soni adalah membangun dari desa. Karena itu, APBD kami arahkan untuk mendukung infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Selain Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), kami juga mempercepat rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi. Sinergi dengan pemerintah pusat melalui APBN membuat cakupan pembangunan semakin luas sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani,” ujar Arlan.
Melalui APBN Tahun Anggaran 2025, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau Ciujung Cidurian melalui SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air melaksanakan rehabilitasi jaringan utama Daerah Irigasi (DI) Cisiih, Cibinuangeun, dan Cibanten dengan pelaksana PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Nilai kontrak proyek tersebut mencapai Rp136,21 miliar.
Pekerjaan itu mencakup rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 26,86 kilometer, pembangunan jalan inspeksi sepanjang 14,17 kilometer, serta peningkatan layanan irigasi bagi areal persawahan seluas 3.094 hektare. Selain mempermudah operasi dan pemeliharaan jaringan, jalan inspeksi juga menjadi akses transportasi petani menuju sawah sehingga biaya distribusi hasil panen dapat ditekan.
Secara keseluruhan, implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2025 di Provinsi Banten diwujudkan melalui kolaborasi pendanaan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Banten.
Pada 2025, Pemprov Banten mengalokasikan Rp48,91 miliar melalui APBD untuk tujuh paket rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi, meliputi DI Cibinuangeun, Cilampe, Cikoncang, Cilemer, Cipari-Ciwuni, Cisangu Atas, dan Cisata.
Sementara pemerintah pusat melalui APBN 2025 mengalokasikan sekitar Rp521,28 miliar untuk rehabilitasi 12 daerah irigasi di Provinsi Banten, yakni DI Cikalumpang, Cisangu Bawah, Cipari-Ciwuni, Ciwaka Bawah, Cisata, Cilemer, Cisangu Atas, Pasir Eurih, Cikoncang, Cibinuangeun, Cisiih, dan Cibanten.
Komitmen tersebut berlanjut pada 2026. Pemprov Banten kembali menganggarkan sekitar Rp24,30 miliar melalui APBD untuk pembangunan Bendung Irigasi Cisiih, rehabilitasi Irigasi Cilampe, serta normalisasi dan rehabilitasi irigasi di Desa Pangkalan, Teluknaga.
Di saat yang sama, pemerintah pusat melalui APBN 2026 mengalokasikan Rp390,70 miliar untuk melanjutkan rehabilitasi sembilan daerah irigasi, yaitu Cibinuangeun, Cisata, Cilemer, Cibanten, Cikoncang, Cikalumpang, Pasir Eurih, Cisiih, dan Ciwaka Bawah.
“Total investasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Banten sepanjang 2025–2026 mencapai sekitar Rp985,19 miliar, terdiri atas Rp911,98 miliar dari APBN dan Rp73,21 miliar dari APBD Provinsi Banten,” kata Arlan.
Dampak Pembangunan Mulai Dirasakan Langsung oleh Petani
Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Lebak, Abeng (60), mengaku konflik perebutan air yang selama puluhan tahun menjadi persoalan utama petani kini mulai berkurang. Sejak dekade 1980-an, setiap memasuki musim tanam kedua, petani kerap berselisih karena berebut pasokan air dari Bendung Cikoncang Ketapang.
“Kalau dulu setiap musim tanam kedua selalu ribut soal air. Yang tidak kebagian air marah, yang kebagian juga khawatir. Itu sudah terjadi sejak tahun 1980-an,” ujarnya saat ditemui di Desa Bolang, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.
Menurut Abeng, perubahan tidak hanya terjadi pada ketersediaan air. Keberadaan jalan inspeksi yang dibangun di sepanjang saluran irigasi juga memangkas biaya angkut hasil panen secara signifikan.
“Dulu jalannya becek dan rusak. Ongkos angkut gabah sekitar Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per karung, bahkan saat musim hujan bisa mencapai Rp40 ribu. Sekarang turun menjadi sekitar Rp10 ribu sampai Rp15 ribu per karung. Ongkos produksi jauh lebih ringan,” katanya.
Ia menambahkan, petani kini juga lebih mudah memperoleh pupuk maupun solar bersubsidi untuk mendukung operasional alat mesin pertanian.
Meski demikian, Abeng berharap rehabilitasi jaringan irigasi terus dilanjutkan agar seluruh wilayah layanan memperoleh manfaat yang sama.
“Selama sekitar 30 tahun irigasi ini terbengkalai. Baru sekarang benar-benar diperhatikan pemerintah. Mudah-mudahan pembangunan ini terus dilanjutkan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Aman (62), petani asal Desa Bolang. Ia mengatakan, sebelum jaringan irigasi diperbaiki, sebagian petani bahkan kesulitan melakukan satu kali masa tanam dalam setahun akibat minimnya pasokan air.
Kini, kondisi tersebut berubah. Dengan jaringan irigasi yang lebih baik, petani mampu menanam padi dua kali dalam setahun, bahkan di sejumlah lokasi telah mencapai tiga kali musim tanam.
“Alhamdulillah sekarang bisa dua kali tanam, bahkan ada yang tiga kali. Kemarin saya panen sekitar 27 ton dari lahan enam hektare, dan masih ada empat hektare lagi yang akan dipanen,” katanya.
Menurut Aman, keberadaan jalan inspeksi juga mempercepat distribusi hasil panen dari sawah menuju rumah maupun tempat penggilingan. Biaya angkut yang sebelumnya mencapai Rp25 ribu hingga Rp40 ribu per karung saat musim hujan kini turun menjadi sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per karung.
Ia juga mengaku tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh pupuk maupun solar bersubsidi untuk kebutuhan alat mesin pertanian.
“Dulu kami susah air, pupuk juga susah, jalan rusak. Sekarang irigasi sudah bagus, jalan juga bagus. Kami benar-benar merasakan manfaatnya. Terima kasih kepada Presiden dan Bapak Gubernur Andra Soni, ” ujar Aman. (Adv)
