Serang – Ratu Rachmatuzakiyah memaparkan enam program prioritas pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Serang Tahun 2027.
Forum yang digelar di Forbis Hotel, Kamis (2/4/2026), disebut sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan Provinsi Banten.
“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi,” ujar Zakiyah kepada wartawan.
Namun di balik forum seremonial tersebut, publik kini menanti sejauh mana rencana yang disusun benar-benar bisa diwujudkan, bukan sekadar agenda tahunan tanpa dampak nyata.
Dalam paparannya, Zakiyah menyebut enam program prioritas, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penguatan iklim investasi, swasembada pangan, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan.
Tema RKPD 2027 pun diusung cukup ambisius, yakni pengembangan SDM dan perekonomian daerah yang didukung pelayanan publik berkualitas serta infrastruktur berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar slogan. Setiap rupiah APBD harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, tantangan besar masih membayangi, mulai dari efektivitas penggunaan anggaran hingga konsistensi implementasi program di lapangan.
Zakiyah juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, akademisi, hingga masyarakat.
“Keberhasilan RKPD sangat bergantung pada komitmen bersama,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Serang, Devid Hermawan, menegaskan bahwa fokus utama tidak hanya pada penyelarasan program pusat dan daerah, tetapi juga pada kesiapan internal organisasi perangkat daerah (OPD).
“Yang paling penting adalah kesiapan dan kesepakatan di internal agar program prioritas benar-benar bisa dijalankan pada 2027,” ujarnya.
Musrenbang ini turut dihadiri unsur pimpinan DPRD, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Sekda Zaldi Dhuhana, serta sejumlah pejabat daerah dan stakeholder terkait.
Kini, sorotan publik tertuju pada realisasi, apakah enam program prioritas tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, atau kembali menjadi daftar rencana tanpa eksekusi yang jelas.
