SERANG – Aktivitas operasional gudang jasa ekspedisi berskala besar di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, menjadi sorotan. Pasalnya, perusahaan yang menjalankan kegiatan pengiriman paket tersebut diduga belum menempuh koordinasi resmi dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Cemplang, meskipun aktivitas usahanya telah berlangsung hampir dua tahun.

Gudang ekspedisi yang dikelola CV Eksakta itu diketahui memiliki aktivitas operasional cukup besar. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, kegiatan pergudangan tersebut melibatkan sekitar 100 karyawan dengan volume penerimaan mencapai kurang lebih 8.000 paket setiap hari.

Besarnya aktivitas logistik tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan administrasi dan pemenuhan kewajiban perizinan usaha, termasuk dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil konfirmasi dengan penanggung jawab di lapangan, diketahui bahwa operasional gudang tersebut dijalankan oleh CV Eksakta sebagai pihak yang melanjutkan kontrak kerja sama dari PT J&T Express dalam bidang jasa pengiriman paket. Adapun bangunan yang digunakan merupakan bangunan berstatus sewa atau kontrak.

Namun, di tengah tingginya intensitas kegiatan operasional, persoalan koordinasi dengan pemerintah desa justru menjadi perhatian serius.

Kepala Desa Cemplang, Agus Tani, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, membenarkan bahwa hingga saat ini pihak perusahaan belum melakukan koordinasi maupun komunikasi resmi dengan pemerintah desa. Bahkan, menurutnya, perusahaan tersebut juga belum pernah menyampaikan pemberitahuan terkait aktivitas operasional gudang di wilayah Desa Cemplang.

“Memang benar, sampai saat ini belum ada pihak perusahaan yang datang untuk berkoordinasi ataupun berkomunikasi secara resmi dengan pemerintah desa. Sejak kegiatan operasional berlangsung, kami belum menerima pemberitahuan maupun laporan resmi dari pihak perusahaan,” ungkap Agus Tani.

Menurutnya, komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah desa merupakan hal penting agar keberadaan perusahaan dapat diketahui serta terpantau, sekaligus memastikan kegiatan operasional tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Persoalan semakin menjadi perhatian ketika awak media melakukan konfirmasi langsung kepada pihak yang berada di lokasi untuk memastikan kejelasan perizinan lingkungan serta komunikasi perusahaan dengan pemerintah desa.

Alih-alih memberikan penjelasan mengenai kelengkapan dokumen lingkungan maupun menunjukkan pihak manajemen yang berwenang memberikan keterangan, pihak yang dikonfirmasi justru mengarahkan awak media untuk berkomunikasi dengan petugas keamanan (security) pergudangan.

“Saya sudah koordinasi sama security pergudangan. Dia bilang mau urus. Silakan Bapak koordinasi saja sama security pergudangannya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut justru menyisakan sejumlah pertanyaan. Pasalnya, persoalan perizinan dan pemenuhan kewajiban lingkungan merupakan tanggung jawab pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga semestinya dapat dijelaskan secara terbuka oleh pihak manajemen atau penanggung jawab perusahaan yang memiliki kewenangan.

Jawaban bahwa persoalan tersebut akan diurus melalui pihak keamanan juga belum memberikan kepastian mengenai status dokumen lingkungan yang dipersoalkan. Hingga konfirmasi dilakukan, awak media belum memperoleh penjelasan maupun bukti dokumen yang dapat memastikan bahwa kewajiban lingkungan telah dipenuhi.

Selain persoalan koordinasi, kelengkapan dokumen lingkungan juga perlu mendapat perhatian serius. Mengingat aktivitas gudang melibatkan mobilitas paket dan kegiatan logistik dalam jumlah besar, perlu dipastikan apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban dokumen lingkungan sesuai kategori dan skala kegiatan usahanya.

Masyarakat berharap instansi pemerintah terkait, khususnya dinas yang membidangi perizinan dan lingkungan hidup di Kabupaten Serang, tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap legalitas serta pemenuhan kewajiban administrasi operasional gudang tersebut.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan usaha tersebut telah memiliki perizinan berusaha, persetujuan lingkungan, serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila ditemukan adanya persyaratan yang belum dipenuhi, instansi berwenang diharapkan mengambil langkah tegas sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi administratif apabila memang terdapat pelanggaran.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari manajemen CV Eksakta maupun PT J&T Express mengenai status perizinan lingkungan, dugaan belum adanya koordinasi dengan pemerintah desa, serta penjelasan lebih lanjut terkait arahan agar awak media menghubungi pihak security pergudangan.