BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten Tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30 dibandingkan UMP tahun 2026.

Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni di Kota Serang, Jumat (20/11/2026). Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 708 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2027.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30,” ujar Andra Soni.

Ia menjelaskan, penetapan kenaikan UMP tersebut telah melalui pertimbangan sejumlah indikator ekonomi, di antaranya pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.

Selain memperhatikan peningkatan kesejahteraan buruh, Pemprov Banten juga mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan pengupahan dapat berjalan seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di daerah.

Andra Soni menegaskan, daya saing investasi Banten tidak boleh lagi bertumpu pada rendahnya upah pekerja. Menurutnya, peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta hubungan industrial yang harmonis harus menjadi fondasi utama dalam membangun kekuatan ekonomi daerah.

“Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis. Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten,” tegasnya.

Ia berharap, kenaikan UMP 2027 dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh dan berkembang.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi maupun pertumbuhan sektor industri. Namun, yang lebih penting adalah sejauh mana hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh pekerja dan masyarakat.

“Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga tentang sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh para pekerja dan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Andra Soni menegaskan bahwa Pemprov Banten berkomitmen mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Peningkatan investasi dan daya saing industri harus berjalan beriringan dengan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

“Banten harus maju dengan investasi yang kuat, dunia usaha yang berdaya saing, dan pekerja yang sejahtera. Inilah komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.