Jakarta — Pengangkatan tokoh publik yang dikenal kritis, Rocky Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) membuka babak baru yang menarik perhatian banyak pihak. Rocky resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto bersama 25 tokoh lainnya di Istana Negara, Jumat (2/10/2026), berdasarkan Keppres Nomor 107/P Tahun 2026.
Selama ini Rocky dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintah. Kini ketika berada di dalam struktur resmi negara, ia menegaskan pandangannya tak berubah:
“Saya cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap.”
Menurut Rocky, Wantimpres berfungsi memberikan nasihat bernilai etis kepada Presiden, bukan menjalankan kebijakan secara langsung.
Pertanyaannya kini: apakah suara kritisnya akan tetap terdengar jelas dari dalam Istana?
- Pada 2023, Rocky pernah diperiksa Bareskrim Polri terkait pernyataannya soal kebijakan IKN dan Omnibus Law — namun belum pernah dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
​ - Klaim bahwa Rocky ditangkap atau divonis penjara adalah hoaks, sudah diluruskan ANTARA.
Pengamat politik Samuel F. Silaen menyoroti efektivitas lembaga ini. Setiap anggota Wantimpres menerima hak keuangan Rp76,5 juta per bulan. Dengan 26 anggota, totalnya mencapai sekitar Rp1,989 miliar/bulan atau Rp23,868 miliar/tahun, belum termasuk fasilitas lain.
“Jangan sampai jabatan hanya jadi beban APBN. Uang rakyat dihamburkan untuk gaji yang belum jelas manfaatnya. Memangnya Presiden mau mendengar saran tersebut?”
Pertanyaan yang muncul sederhana: apa hasil konkret yang diberikan lembaga ini kepada rakyat?
Perubahan posisi Rocky menghadirkan paradoks menarik:
- Dulu: bebas mengkritik dari luar
​ - Sekarang: harus menjaga independensi di dalam struktur kekuasaan
Publik kini tidak hanya menilai apa yang Rocky katakan, tetapi apa yang ia lakukan. Akuntabilitas lembaga yang dibiayai rakyat harus terlihat dari kualitas saran dan manfaat nyatanya — bukan sekadar seremoni dan fasilitas jabatan.
“Bukan lagi sekadar pengkritik dari luar, tetapi penguji sekaligus bagian dari ruang pertimbangan kekuasaan dari dalam.”
