Oleh: Yakub F. Ismail
Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)

 
Jakarta–Setiap kepemimpinan baru selalu membawa harapan yang besar — begitu pula dengan hadirnya Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru.

Namun ekspektasi yang tinggi tentu disertai tantangan yang tidak ringan. Taruhan terbesar bukan sekadar menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan merawat kepercayaan, menghadirkan keadilan, dan memastikan hukum berjalan seimbang bagi setiap warga negara.

Tagline yang digaungkan Kapolri — “Polisi Bersama Masyarakat” dengan sub-slogan “Melindungi, Mengayomi dan Melayani” — bukan sekadar jargon. Ia mengandung arah perubahan yang mendasar:

Masyarakat bukan sekadar objek pengamanan, melainkan mitra penting dalam membangun ketertiban dan keadilan.

Keamanan tidak lahir hanya dari patroli dan penegakan hukum. Ia tumbuh dari hubungan yang sehat antara polisi dan warga — dari keberanian masyarakat menyampaikan informasi, hingga kesediaan publik bekerja sama mencegah kejahatan.

Tanpa dukungan masyarakat, institusi kepolisian tidak dapat menjalankan mandatnya secara optimal.

Polri saat ini menghadapi persoalan yang semakin beragam — mulai dari kejahatan siber, penipuan digital, penyalahgunaan narkotika, konflik sosial, hingga penyebaran disinformasi. Dalam konteks ini, pendekatan humanis menjadi sangat relevan:

  • Melindungi → hadirkan rasa aman dan jaminan hak warga tanpa diskriminasi
    ​
  • Mengayomi → bangun pendekatan manusiawi; ketegasan hukum tidak harus meniadakan empati
    ​
  • Melayani → jalankan kewenangan dengan profesionalisme, kepastian prosedur, dan berorientasi pada kepentingan publik

Publik membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, penanganan perkara yang transparan, respons yang cepat, serta mekanisme pengaduan yang dapat dipercaya.

Perubahan slogan harus diikuti perubahan nyata di banyak dimensi: pembenahan SDM, penguatan pengawasan internal, pemanfaatan teknologi, peningkatan pendidikan kepolisian, hingga konsistensi penegakan kode etik.

Namun yang tak kalah penting — institusi yang kuat adalah institusi yang sanggup belajar dari pengalaman. Praktik baik di lapangan, inovasi pelayanan, dan keberhasilan kemitraan dengan masyarakat perlu didokumentasikan, dikaji, dan dibagikan.

Kebijakan yang bijak tidak lahir dari intuisi semata, melainkan dari riset, evaluasi, dan pembelajaran berkelanjutan.

Kepemimpinan yang meninggalkan jejak bukan hanya dikenang melalui program yang dijalankan, melainkan melalui gagasan, pembelajaran, dan sistem pengetahuan yang terus hidup setelah periode kepemimpinannya berakhir.

Semangat “Polisi Bersama Masyarakat” akan bermakna sepenuhnya jika diterjemahkan bukan hanya ke dalam tindakan, tetapi juga ke dalam gagasan, evaluasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan.

Membangun Polri yang semakin dipercaya adalah tugas kolektif — yang membutuhkan kepemimpinan, profesionalisme, keterbukaan, dan pengetahuan yang mencerdaskan.