SERANG — Gubernur Banten Andra Soni mengikuti tradisi Mumuluk Bareng atau makan pagi bersama 1.552 masyarakat adat Baduy dalam rangkaian Seba Baduy 2026 di halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Minggu (26/4/2026).
Tradisi tersebut menjadi simbol kebersamaan dan kedekatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat Baduy.
Dalam kesempatan itu, Andra Soni menikmati laksa Baduy, makanan khas yang selalu dibawa masyarakat saat melaksanakan Seba. Laksa tersebut terbuat dari tepung beras hasil padi huma masyarakat Baduy dan dibungkus pelepah pinang.
Sajian itu disajikan menyerupai bubur, lengkap dengan lauk sayur umbut pait atau umbut rotan serta lalapan kecipir.
Salah seorang tokoh masyarakat Baduy, Jaro Dangka Sirah Dayeh Olot Sarif, mengaku senang atas sambutan hangat yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten.
“Kami sangat senang. Merasa diterima oleh pemerintah. Benar-benar diterima,” ujarnya.
Menurut dia, momen tersebut menjadi kesempatan langka bagi masyarakat Baduy untuk lebih dekat dengan pemerintah daerah.
Ia juga menilai pelaksanaan Seba Baduy tahun ini terasa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena kepala daerah dinilai lebih terbuka dan mudah berinteraksi dengan masyarakat.
“Sekarang berbeda dengan dahulu, sekarang pemerintah mencari masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Andra Soni mengatakan laksa Baduy merupakan hidangan khas yang memiliki makna khusus bagi masyarakat adat.
“Makanannya seperti yang kita makan, yaitu laksa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, makanan tersebut biasanya dibuat setelah masyarakat Baduy menjalani masa puasa tiga bulan atau Kawalu.
Menurutnya, hidangan itu juga menjadi bentuk penghormatan kepada gubernur sebagai pemimpin daerah.
Usai kegiatan Mumuluk Bareng, Andra Soni tampak berbincang santai dengan para Jaro dan warga Baduy.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Banten didampingi Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten Ameriza M Moesa, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.
