Jakarta — Pasca-Muktamar ke-35 NU menjadi titik balik untuk mengarahkan kembali kekuatan organisasi bukan sekadar sebagai modal politik, melainkan menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, dan pembangunan masyarakat.
Demikian ditegaskan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., dalam catatan reflektifnya mengenai arah masa depan NU dan pesantren.
🕌 Modernisasi Pesantren: Misi Setengah Abad yang Belum Selesai
Gagasan memajukan pesantren agar memajukan Indonesia bukan hal baru. Sejak empat hingga lima dekade lalu, tokoh seperti Dawam Rahardjo dan LP3ES bersama Gus Dur telah merintisnya dengan satu gagasan mendasar:
“Jika berhasil memajukan pesantren, maka Indonesia akan maju dan modern.”
Kini setelah setengah abad, pesantren memang telah berubah pesat:
- ✅ Mobilitas sosial warga pesantren meningkat luar biasa
- ✅ Kelas menengah tumbuh pesat
- ✅ Banyak doktor, intelektual, hingga guru besar lahir dari lingkungan pesantren
Namun ketimpangan belum sepenuhnya hilang. Masih ada kelompok masyarakat pesantren yang tertinggal. Karena itu, modernisasi pesantren tetap relevan — namun dengan pendekatan yang baru.
⚠️ Teguran Keras: NU Jangan Terus Dijadikan Objek Politik
Didik mengingatkan agar basis sosial NU tidak terus dimanfaatkan hanya sebagai mesin suara saat pemilu:
“Tidak bisa lagi massa NU diposisikan sebagai objek politik praktis untuk mengais suara dan mendukung elit-elitnya yang berkiprah, bergantung dan bergelantungan di kekuasaan.”
Hubungan NU dengan PKB pun diharapkan berubah: menjadi kerja sama demi kepentingan masyarakat, bukan politik jangka pendek demi orang per orang atau kelompok kecil.
Kekuatan sosial NU yang jutaan anggotanya bukan untuk diperjualbelikan di panggung politik — melainkan untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus selalu bergantung pada akses kekuasaan.
🚀 Pesantren Naik Kelas: Bukan Sekadar Sekolah — Tapi Motor Ekonomi & Teknologi
Jika dulu modernisasi pesantren fokus pada mengatasi kemiskinan dan keterbatasan pendidikan, tantangan sekarang jauh lebih luas:
“Kini kontekstualisasi peran pesantren sudah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, teknologi, kemandirian pangan, dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya.”
Pesantren tidak lagi sekadar lembaga keagamaan. Ia adalah infrastruktur sosial yang mampu:
- 🌾 Mendorong ketahanan pangan
- 💡 Mengembangkan kewirausahaan dan ekonomi lokal
- 📚 Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 🤝 Membangun komunitas yang mandiri dan sejahtera
📖 Pendidikan Harus Melebar: Ilmu Agama + Ilmu Zaman
Pendidikan pesantren tetap memegang teguh Al-Qur’an, Hadis, dan Fikih sebagai fondasi. Namun harus diperkaya:
“Pahami juga ayat-ayat kauniah — tanda-tanda kebesaran Allah melalui alam dan kehidupan.”
Dengan begitu, lahirlah generasi yang berkedalaman agama sekaligus berkemampuan menjawab tantangan zaman.
Pesantren harus tetap menjadi mesin mobilitas sosial — jalan naik kelas bagi anak-anak dari segala lapisan masyarakat.
🎯 Visi Besar: Dari Penerima Menjadi Pelaku Pembangunan
Didik merumuskan agenda besar NU pasca-Muktamar:
Bawa pesantren dari:
- ketertinggalan menuju keunggulan,
- penerima pembangunan menjadi pelaku utama pembangunan,
- kekuatan sosial menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, dan teknologi yang menentukan masa depan Indonesia.
Politik boleh tetap dijalankan — tetapi sebagai alat, bukan tujuan.
Kekuatan politik dan sosial NU harus dipakai untuk mempercepat kemajuan pesantren dan kesejahteraan warga nahdliyin, bukan sebaliknya.
🤔 Pilihan Strategis NU Saat Ini
Pilihan Lama Pilihan Baru
“NU sebagai basis pemilih
“NU sebagai basis “pembangun bangsa
“Pesantren dipelihara sebagai warisan
“Pesantren didorong jadi pusat ekonomi & teknologi
“Menunggu dibantu negara Menjadi pelaku utama pembangunan mandiri
“Energi terserap rebutan kekuasaan Energi dipakai konsolidasikan pembangunan akar rumput
“Pesantren tidak semestinya dipandang hanya sebagai warisan sejarah yang harus dipertahankan, tetapi sebagai aset sosial yang dapat menjadi fondasi masa depan Indonesia.”
