SERANG – Gubernur Banten Andra Soni berkomitmen segera menindaklanjuti berbagai aspirasi pengemudi ojek online (ojol) roda dua maupun roda empat melalui serangkaian kebijakan yang akan disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Komitmen tersebut disampaikan Andra Soni saat menerima audiensi perwakilan pengemudi ojol di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Rabu (1/7/2026). Dalam pertemuan itu, para pengemudi menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari kebutuhan fasilitas parkir, tingginya biaya hidup, perlindungan jaminan sosial, hingga harapan agar pemerintah memfasilitasi komunikasi dengan perusahaan aplikator.
Didampingi Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, Andra menegaskan pemerintah daerah akan mengambil langkah cepat sesuai kewenangan yang dimiliki.
Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian adalah penyediaan fasilitas parkir khusus bagi pengemudi ojol di pusat perbelanjaan, hotel, dan kawasan pelayanan publik.
“Meskipun kewenangan retribusi parkir berada di pemerintah kabupaten dan kota, kami akan berkomunikasi dengan para pengelola agar menyediakan area loading dock atau titik parkir khusus yang aman bagi pengemudi ojol. Ini menjadi langkah cepat yang bisa segera dilakukan,” ujar Andra.
Menurutnya, penyediaan area khusus tersebut tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengemudi ojol, tetapi juga mendukung kelancaran aktivitas operasional tenant di pusat-pusat perbelanjaan sehingga memberikan manfaat bagi semua pihak.
Untuk merealisasikan usulan tersebut, Andra meminta Sekretaris Daerah membentuk tim yang akan melakukan koordinasi dan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi.
Selain persoalan fasilitas parkir, Pemprov Banten juga akan memperluas pelaksanaan program pangan murah bagi pengemudi ojol sebagai upaya meringankan beban ekonomi di tengah meningkatnya harga kebutuhan pokok.
Andra menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggencarkan pelaksanaan operasi pasar murah yang menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan komoditas lainnya dengan sasaran khusus pengemudi ojol.
“Program ini harus tepat sasaran sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pengemudi ojol,” katanya.
Di bidang perlindungan sosial, Andra memastikan pengemudi ojol akan diprioritaskan sebagai penerima manfaat program perlindungan pekerja rentan yang telah dianggarkan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2026.
Ia menjelaskan, program tersebut merupakan implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Rentan yang telah disahkan bersama DPRD Provinsi Banten.
“Tahun ini sudah dialokasikan anggaran untuk pekerja rentan, dan rekan-rekan ojol akan kami masukkan sebagai bagian dari penerima manfaat,” ujarnya.
Sementara untuk layanan kesehatan, Andra mengatakan sebagian besar rumah sakit milik pemerintah di Banten telah menerapkan skema Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Provinsi Banten dalam kondisi aman sehingga masyarakat, termasuk para pengemudi ojol, tidak perlu khawatir terhadap ketersediaannya.
Dalam kesempatan tersebut, Andra turut mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten saat ini melanjutkan Program Sekolah Gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB swasta yang telah memasuki tahun kedua pelaksanaan.
Menurutnya, program tersebut bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi siswa yang belum memperoleh tempat di sekolah negeri.
“Saat ini sudah ada 801 sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten. Anak-anak yang belum diterima di sekolah negeri tetap bisa melanjutkan pendidikan secara gratis melalui program ini,” kata Andra.
Selain berbagai program tersebut, Andra menyatakan Pemprov Banten siap memfasilitasi penyampaian aspirasi para pengemudi ojol kepada perusahaan aplikator sesuai kewenangan pemerintah daerah, sehingga diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih baik antara pengemudi, perusahaan, dan pemerintah.
