SERANG – Suasana Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tingkat Provinsi Banten di Lapangan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (27/4/2026), berlangsung berbeda.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah membuka amanatnya dengan pertanyaan yang langsung menggugah peserta upacara.
“Siapa bos kita?” tanya Dimyati kepada peserta apel.
“Rakyat,” jawab para Aparatur Sipil Negara (ASN) secara serentak.
“Siapa yang bayar kita?” lanjutnya.
“Rakyat,” jawab peserta kembali.
Momen tersebut menjadi penegasan bahwa otonomi daerah bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat bahwa pemerintah daerah hadir untuk melayani masyarakat.
“Rakyat adalah bos kita. Kita digaji oleh rakyat. Maka berikan pelayanan terbaik,” tegas Dimyati dalam amanatnya.
Ia menekankan setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal, efisien, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, aparatur negara tidak boleh bekerja secara pasif dan harus responsif terhadap persoalan warga.
“Pelayanan kepada rakyat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain itu, Dimyati juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Ia menilai partisipasi publik menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan.
“Kita tidak boleh terus bergantung pada pemerintah pusat. Potensi daerah harus dipetakan dan dikembangkan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan itu, Dimyati turut membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam pesan tersebut ditegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan nasional.
Sinergi itu diwujudkan melalui sejumlah langkah strategis, antara lain integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil dengan dukungan digitalisasi, penguatan kemandirian fiskal daerah, kolaborasi antarwilayah, peningkatan layanan dasar, pengurangan ketimpangan, serta penguatan stabilitas daerah.
Upacara tersebut diikuti jajaran pejabat tinggi pratama dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
