LEBAK – Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3B merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menyiapkan generasi unggul sejak usia dini.
Program tersebut difokuskan pada pemenuhan gizi bagi tiga kelompok prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, sebagai upaya mengoptimalkan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan hingga masa emas usia 0–5 tahun.
Hal itu disampaikan Dimyati saat menghadiri acara Saba Budaya Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI di SPPG Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemantauan Program Bangga Kencana di wilayah pedalaman serta pelayanan KB serentak dalam rangka HUT Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke-75.
Dimyati menilai masa balita merupakan fase krusial dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia masa depan.
“Balita adalah masa golden age. Kita harus mempersiapkan mereka agar lebih bergizi, lebih pintar, dan lebih sukses. Jika ibu hamil, ibu menyusui, dan balitanya sehat, maka kita bisa mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Dimyati.
Ia juga menekankan program MBG 3B memiliki nilai sosial tinggi karena dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
Menurutnya, pelaksanaan program harus berorientasi pelayanan masyarakat, bukan semata-mata kepentingan bisnis.
“Satuan pelayanan harus berorientasi sosial. Jika ada yang kurang baik harus diperbaiki demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI Wihaji menjelaskan distribusi program MBG 3B akan melibatkan Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Dalam mekanismenya, makanan bergizi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan disalurkan ke Posyandu, lalu diteruskan kepada penerima manfaat oleh TPK.
Wihaji mengingatkan pentingnya menjaga kualitas makanan agar tetap higienis, layak konsumsi, dan tepat sasaran.
“Jangan sampai terjadi kesalahan distribusi atau makanan tidak layak konsumsi. Stunting dipicu kurang gizi, sanitasi buruk, dan pernikahan dini. Karena itu edukasi keluarga berencana juga harus berjalan beriringan,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah memaparkan kondisi penanganan stunting di wilayahnya. Ia menyebut angka stunting di Kabupaten Lebak masih dipengaruhi kemiskinan ekstrem, terutama di kawasan yang berbatasan dengan taman nasional dan wilayah perhutani dengan akses terbatas.
Terkait kesiapan infrastruktur MBG, Pemkab Lebak mencatat kebutuhan total 265 unit SPPG, dengan 193 dapur SPPG telah terbangun.
Khusus untuk program MBG 3B, direncanakan 51 unit SPPG, dengan rincian 37 unit selesai dan 14 unit masih dalam proses pembangunan.
Pemerintah berharap percepatan program MBG 3B mampu menekan angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
