JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai bukan sekadar rotasi pejabat di Kabinet Merah Putih, melainkan ujian baru bagi pemerintah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pengamat Kebijakan Publik Samuel F. Silaen menilai pengalaman Suahasil di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi modal penting. Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (14/9/2026), menggantikan Purbaya untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Sebelumnya, ia menjabat Wakil Menteri Keuangan serta memimpin Badan Kebijakan Fiskal.
Namun, Samuel menegaskan kepakaran ekonomi saja belum cukup.
“Menteri Keuangan bukan hanya harus mampu menghitung angka, tetapi harus mampu membaca penderitaan di balik angka.
APBN tidak boleh sekadar sehat di atas kertas, sementara rakyat semakin berat menjalani kehidupan di bawahnya,” ujar Samuel kepada JurnalPatroliNews.
Dari Membantu Menjadi Menentukan
Posisi mantan Wakil Menteri memberi pemahaman mendalam soal sistem dan birokrasi fiskal, namun tanggung jawab kini berubah total.
“Ketika masih menjadi wakil, ruangnya membantu. Ketika menjadi menteri, tanggung jawabnya menentukan.
Sekarang Suahasil tidak cukup hanya memahami mesin fiskal. Ia harus memastikan mesin itu bergerak ke arah yang benar,” tegasnya.
Kesehatan fiskal penting demi kepercayaan publik dan investor, tetapi ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada angka defisit, rasio pajak, atau laporan keuangan.
“Negara boleh menghitung dengan akal ekonomi, tetapi tidak boleh kehilangan nurani. Kebijakan fiskal yang hebat bukan hanya yang membuat laporan terlihat baik, melainkan yang membuat kehidupan rakyat menjadi lebih layak.”
Jangan Hanya Ganti Nama di Pintu Kantor
Samuel mengingatkan pergantian ini harus jadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar pindah jabatan.
“Jangan sampai pergantian menteri hanya mengganti nama di pintu kantor, tetapi persoalan yang menyebabkan kegelisahan publik tetap dibiarkan,” katanya.
Di balik istilah teknis—defisit, surplus, rasio pajak—terdapat kehidupan warga yang menjadi tujuan akhir kebijakan negara. Keberhasilan ekonomi harus terlihat dari kemampuan warga memenuhi kebutuhan, memperoleh pekerjaan layak, mengembangkan usaha, dan merasakan manfaat pembangunan.
Penjaga Uang Negara, Bukan Pelayan Keinginan Jangka Pendek
Tantangan terbesar Suahasil: menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, pembangunan, disiplin anggaran, dan keadilan sosial.
Ia dituntut berani berkata ya pada program yang benar-benar dibutuhkan rakyat, dan berkata tidak pada kebijakan yang membebani masa depan fiskal.
“Menteri Keuangan harus menjadi penjaga uang negara, bukan sekadar pelayan keinginan politik jangka pendek.
Ia harus loyal kepada Presiden dalam kerangka konstitusi, tetapi lebih tinggi dari itu, ia harus setia kepada amanat rakyat dan kepentingan bangsa.”
Samuel menilai Suahasil memiliki modal pengalaman yang kuat. Kini dibuktikan lewat kepemimpinan transparan dan adil: pajak dikelola benar, utang dipertanggungjawabkan, pembangunan tidak menguntungkan sekelompok saja, dan APBN hadir saat rakyat kesulitan.
Pada akhirnya, pergantian ini bukan soal siapa yang duduk di kursi bendahara, melainkan untuk siapa kebijakan keuangan dijalankan.
“Uang negara bukan milik kekuasaan. Uang negara adalah amanah rakyat untuk masa depan Indonesia,” pungkas Samuel.
